'Pendidikan di Indonesia Hadapi Problem Serius'

PEKALONGAN--Pendidikan di Indonesia menghadapi problem yang sangat serius. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VII Bidang Pendidikan Agama dan Sosial DPR RI, A Hakam Naja, pada saat memberikan sambutan pembukaan Pelatihan Guru Tahap II Angkatan ke-10 Program CSR Telkom-Republika, di Kandatel Pekalongan, Jumat (11/4).




Kualitas pendidikan kita menduduki nomor 117 di antara 190 negara yang disurvei oleh PBB. Kita juga punya problem, ternyata banyak anak didik yang tidak kalah bersaing dengan negara lain. Untuk lingkup Asia, di bidang tertentu hanya kalah dengan RRC,''papar dia.

Menurut Hakam, sebetulnya ke depan Indonesia jauh akan lebih baik jika guru dipersiapkan dengan baik. Karena, tambah dia, selama ini bangsa kita biasa melakukan tindakan tanpa persiapan. Kalau diperlukan, baru mendadak dipersiapkan. Berbeda halnya dengan RRC, mereka sudah mempersiapkan 4.000 siswa yang disiapkan untuk olimpiade science tingkat dunia.

Di Jepang, kata Hakam, dunia industri bisa maju karena mereka sangat memerhatikan kualitas pendidikan, dan tentu saja termasuk para guru. ''Karena itu, kita membuat prioritas ke depan dengan membuat PP Guru,'' tutur Hakam. Kehadiran PP tentang guru itu ternyata diprotes oleh Departemen Keuangan karena dianggap sebagai PP yang mahal dalam sejarah RI. Dampak dari kehadiran PP itu, kata Hakam, Departemen Keuangan harus mengalokasikan anggaran Rp 70 triliun. ''Hal ini untuk membenahi sekitar tiga juta guru di Indonesia,'' ungkap dia.

Hakam menambahkan bahwa yang menjadi perhatian masyarakat adalah jangan sampai anggaran pendidikan tinggi, tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, peserta didik/orang tua murid merasa pendidikan semakin mahal karena tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya.

''Ini juga menjadi problem kita. Penataan masalah pembiayaan pendidikan, kualitas pendidikan, serta sarana dan prasarana akan terus kita dorong, sehingga ke depan seiring antara tuntutan peningkatan kualitas, standardisasi mutu, dan juga pemerataan pendidikan (education for all). Semua orang harus sekolah,'' kata Hakam yang asli dari Pekalongan ini.

Menurut dia, masalah pendidikan ialah suatu program yang secara simultan dijalankan. Persoalan yang melingkupi tenaga pengajar ini, antara lain sertifikasi dan kompetensi standar guru pada 2015 semua harus tuntas. Sementara itu, untuk wajib belajar pendidikan dasar SD-SMP pada 2009 harus selesai. ''Namun, hal ini akan ada sedikit masalah karena banyak sekali anak yang masih belum terlayani, banyak anak yang drop out.

Dia memaparkan saat ini banyak sekolah yang rusak, guru dengan jumlah siswa tidak sebanding, dan masalah lain,'' kata Hakam menguraikan. Dia mengatakan sedikitnya ada 50 juta siswa atau pelajar di Indonesia. Dan, itu merupakan angka yang amat besar, sehingga menjadi pekerjaan besar juga bagi pemerintah dan elemen bangsa untuk memerhatikannya. Karena, tambah dia, tanpa membenahi pendidikan, tak mungkn Indonesia menjadi bangsa yang besar dan maju. Sumber: REPUBLIKA, 12 April 2008, Hal: 5.